I made this widget at MyFlashFetish.com.

Selasa, 19 April 2011

Pengaduan yang Masuk Langsung Dimintakan Konfirmasi

18 April 2011 | Laporan oleh ahmad_dj 

Jakarta -  Selain melalui Posko UN 2011 di Gedung C Kementerian Pendidikan Nasional,  laporan masyarakat mengenai pelanggaran pelaksanaan UN 2011 juga masuk ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sebagian laporan berisi pengaduan adanya kebocoran kunci jawaban UN. Namun, ada juga yang sekadar menyampaikan harapannya, semoga UN dapat berjalan dengan baik.

Demikian dijelaskan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdiknas, Mansyur Ramli, saat acara jumpa pers tentang UN, di Gedung C Kemdiknas, (18/04/2011). Beberapa laporan yang masuk, ada yang langsung ditindaklanjuti untuk dikonfirmasi kebenarannya, ada juga yang belum bisa langsung dikonfirmasi.


Misalnya, laporan dugaan kebocoran di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. "Karena amplopnya terbuka, maka dipandang bahwa soal sudah diambil. Setelah dikonfirmasi dengan panitia dan pihak lain selain panitia, supaya obyektif, ternyata itu bukan dibuka, tapi lecet karena diantar dalam perjalanan yang cukup jauh. "Dari Medan ke Padang Sidempuan memakan waktu sekitar delapan jam," ujar Mansyur.

Aduan yang masuk dari masyarakat, akan langsung dikonfirmasi ke panitia, maupun nonpanitia. Supaya dapat dinilai dengan objektif, maka diperlukan konfirmasi dari pihak non-panitia, yaitu masyarakat, untuk mencermati jalannya UN.

Sedangkan salah satu aduan mengenai kebocoran yang belum bisa dikonfirmasi adalah dugaan kebocoran di Gorontalo. "Sampai saat ini belum ada bukti-bukti adanya kebocoran," ujarnya.

Selain itu, ada juga laporan dugaan kebocoran di Madrasah Aliyah Negeri (MAN), di daerah Fakfak, Papua Barat. "Sudah dikonfirmasi ke panitia, katanya nggak ada. Sekarang kami masih mencari second opinion. Sudah dikontak ke Fakfak, minta tolong sebuah yayasan untuk mencari bukti,"  ucap Mansyur.

Anggota BSNP Teuku Ramli Zakaria mengatakan, kebocoran kunci jawaban soal UN kemungkinan sangat kecil. "Karena naskah soal untuk setiap ruangan ada lima paket, dibagi ke semua siswa secara acak, jadi tidak sama," ujarnya. Dia menambahkan, jika siswa berniat mencari kunci jawaban, berarti siswa tersebut harus tahu, paket soal mana yang akan dihadapinya saat UN. Kenyataannya, siswa baru akan mengetahui paket soalnya tepat ketika UN berlangsung. Namun, Kemdiknas akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan UN. (liang ayo)

Tidak ada komentar: